Soal Pungutan Visa, Asphurindo akan Patuhi Perintah Dirjen PHU dan Lindungi Anggota

posted in: berita | 0

 

3

 

Menanggapi pernyataan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang melarang asosiasi memungut biaya pengurusan visa umrah sebesar US$ 17 per visa, Asosiasi Penyelenggara Umrah Haji, dan Inbound Indonesia (Asphurindo) akan mengikuti apapun yang digariskan pemerintah.

“Kami tetap akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Sebab, apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti ada dasarnya, UU dan aturan lainnya,” kata Ketua Umum Asphurindo KH Hafidz Taftazani kepada kabarumrahhaji.com di Jakarta, Jumat (11/11).

Namun di sisi lain, menurut KH Hafidz, pihaknya tetap berusaha untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada para anggota yang ingin mengurus visa. Jangan sampai anggota bingung dan resah dengan kebijakan visa tersebut.

“Kita jangan berbuat sesuatu yang melanggar UU. Jadi kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan,” tuturnya.

Ditanya apakah berarti Asphurindo tidak mengikuti jejak Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji  (Himpuh) yang tetap akan menerapkan  pungutan visa US$ 17, KH Hafidz mengatakan bahwa, “Boleh kita punya pandangan yang sama, tapi dalam  melaksanakannya tidak harus dibuat sama karena memang dinamikanya berbeda.”

Sebelumnya, Dirjen PHU Kemenag Abdul Djamil melarang asosiasi melakukan pungutan biaya operasional pemvisaan umrah sebesar US$ 17 per visa kepada travel penyelenggara umrah.

“Siapapun yang memungut, kalau tidak ada dasar hukumnya, itu namanya pungutan liar. Itu harus dihentikan!,” tegas Abdul Djamil ketika ditanya media soal pungutan biaya operasional proses visa melalui asosiasi, Selasa siang (8/11/2016).

Menurut Abdu Djamil, asosiasi penyelenggara haji dan umrah tidak boleh menentukan secara sepihak biaya tambahan kepada jamaah melalui penyelengara. “Tolak saja. Itu tidak benar. Dasar hukumnya tidak ada,” tandas Abdul Djamil kembali.

Sumber